Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Jalan Berbayar

Pemprov DKI Disarankan Buat BUMD Khusus Kelola Pemasukan Layanan ERP
Pemprov DKI Disarankan Buat BUMD Khusus Kelola Pemasukan Layanan ERP
Saran agar Pemprov DKI membuat BUMD baru untuk mengelola pemasukan layanan ERP menguak dalam rapat internal Komisi B.
Megapolitan
Cuan ERP Bisa Capai Rp 60 M per Hari, Uangnya Diusulkan untuk Perbaikan Transportasi Umum
Cuan ERP Bisa Capai Rp 60 M per Hari, Uangnya Diusulkan untuk Perbaikan Transportasi Umum
"Harus dipastikan uang yang terkumpul itu memiliki kontribusi yang signifikan, terutama dalam hal peningkatan pelayanan transportasi," kata Ismail.
Megapolitan
Dishub DKI Harap Jalan Berbayar Bisa Kurangi Jumlah Pengendara Motor di Jakarta
Dishub DKI Harap Jalan Berbayar Bisa Kurangi Jumlah Pengendara Motor di Jakarta
"Dalam usul kami, di dalam usulannya, roda dua (termasuk pengendara yang dikenai tarif layanan ERP)," ujar Syafrin.
Megapolitan
Dishub DKI Sebut Jalan Berbayar Jadi Cara Holistik untuk Memecah Kemacetan
Dishub DKI Sebut Jalan Berbayar Jadi Cara Holistik untuk Memecah Kemacetan
Jalan berbayar elektronik atau ERP disebut sebagai cara lanjutan untuk mengurai persoalan macet di Jakarta setelah three in one dan ganjil genap.
Megapolitan
Komisi B DRPD DKI Sarankan Uji Coba ERP di 3 Ruas Jalan Dahulu Sebelum Diterapkan
Komisi B DRPD DKI Sarankan Uji Coba ERP di 3 Ruas Jalan Dahulu Sebelum Diterapkan
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyarankan sebaiknya sistem jalan berbayar elektronik atau ERP tak langsung diterapkan di 25 jalan di Jakarta.
Megapolitan

All News

Komisi B DPRD DKI: Potensi Penerimaan dari ERP Bisa Mencapai Rp 60 Miliar Per Hari

Komisi B DPRD DKI: Potensi Penerimaan dari ERP Bisa Mencapai Rp 60 Miliar Per Hari

Megapolitan
Komisi B DRPD DKI: ERP Jangan Sampai Timbulkan Beban Baru, Optimalkan Gage

Komisi B DRPD DKI: ERP Jangan Sampai Timbulkan Beban Baru, Optimalkan Gage

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI: Upaya Atasi Macet Jangan Bebani Masyarakat!

Komisi B DPRD DKI: Upaya Atasi Macet Jangan Bebani Masyarakat!

Megapolitan
Banyak Pejabat Absen, DPRD Batal Minta Penjelasan Pemprov DKI soal Jalan Berbayar

Banyak Pejabat Absen, DPRD Batal Minta Penjelasan Pemprov DKI soal Jalan Berbayar

Megapolitan
Saat Heru Lebih Memilih ERP untuk Atasi Kemacetan Dibanding Dorong Warga Ibu Kota Naik Transportasi Publik...

Saat Heru Lebih Memilih ERP untuk Atasi Kemacetan Dibanding Dorong Warga Ibu Kota Naik Transportasi Publik...

Megapolitan
Pemprov DKI Benahi Angkutan Umum Sebelum Terapkan ERP

Pemprov DKI Benahi Angkutan Umum Sebelum Terapkan ERP

News
Pimpinan DPRD DKI Minta Transportasi Umum di Jakarta Dibenahi Sebelum ERP Diterapkan

Pimpinan DPRD DKI Minta Transportasi Umum di Jakarta Dibenahi Sebelum ERP Diterapkan

Megapolitan
Besaran Tarif Layanan Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Akan Dirinci Dalam Pergub

Besaran Tarif Layanan Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Akan Dirinci Dalam Pergub

Megapolitan
DPRD DKI: Penyusunan Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Selesai Tahun Ini

DPRD DKI: Penyusunan Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Selesai Tahun Ini

Megapolitan
Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Dibahas Lagi pada Maret, Akan Dikuliti Pasal Per Pasal

Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Dibahas Lagi pada Maret, Akan Dikuliti Pasal Per Pasal

Megapolitan
Durasi Penerapan ERP Dianggap Terlalu Panjang, F-PKS: Bisa Seperti 3 in 1, Tidak Sepanjang Hari

Durasi Penerapan ERP Dianggap Terlalu Panjang, F-PKS: Bisa Seperti 3 in 1, Tidak Sepanjang Hari

Megapolitan

"Pemasukan dari Jalan Berbayar di Jakarta Hal Krusial, Jangan Sampai Dikorupsi!"

Megapolitan
Dishub Wacanakan Tarif ERP Rp 5.000-Rp 19.000, Fraksi PKS: Terlalu Cepat! Harus Ada Kajian Ilmiah Dulu

Dishub Wacanakan Tarif ERP Rp 5.000-Rp 19.000, Fraksi PKS: Terlalu Cepat! Harus Ada Kajian Ilmiah Dulu

Megapolitan
Sebelum Terapkan ERP, Pemprov DKI Diminta Tingkatkan Layanan Transportasi Umum Dulu

Sebelum Terapkan ERP, Pemprov DKI Diminta Tingkatkan Layanan Transportasi Umum Dulu

Megapolitan
Kebijakan Tak Gentar Jalan Berbayar

Kebijakan Tak Gentar Jalan Berbayar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads