"Sudah diatur dalam undang-undang pengajuan interpelasi, syaratnya harus ada terkait kebijakan,"

Ahok mengaku tidak gentar menghadapi ancaman penggunaan hak interpelasi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Anggota Fraksi PKS di DPRD DKI Triwisaksana mengatakan bahwa hak interpelasi yang rencananya akan digulirkan oleh fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih di DPRD DKI baru dilakukan setelah Pelaksana Tugas (Plt) Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama memiliki status yang

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, usulan hak interpelasi yang diajukan kubu Djan Faridz terkait Surat Keputusan Menhuk dan HAM tentang kepengurusan yang sah atas PPP akan dibawa ke forum rapat internal Komisi III DPR.

Humphrey menilai yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam mengesahkan kepengurusan Romahurmuziy tidak layak bahkan bertentangan dengan Undang-undang Partai Politik.