Setelah menerbitkan undang-undang yang menambah wewenang pemerintah mengawasi penggunaan internet, pemerintah Turki kembali mengajukan rancangan undang-undang yang tak kalah kontroversial.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menengarai keterlibatan intelijen pada penyelenggaraan Pemilu 2009. Mereka minta hal itu tak terulang pada Pemilu 2014.