"Dwelling time menghambat kecepatan logistik dalam negeri dan memakan biaya tinggi. Oleh karena itu lah maka upaya Kepolisian itu tentu kita dukung," kata Kalla
Kepala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Parulian Tambunan mengatakan lembaganya adalah lembaga independen yang bukan berstatus instansi pemerintah.
Menurut Anis, perlu ada kekuatan hukum untuk menjamin para calon tenaga kerja agar mendapatkan prosedur administrasi yang legal saat bekerja di luar negeri.
Namun demikian, menurutnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kemungkinan besar tidak hadir dalam rapat tersebut. Kementerian Perhubungan telah mengirim surat kepada Komisi V agar jadwal rapat diundur hingga 15 Januari 2015.