Megaproyek infrastruktur Jembatan Selat Sunda atau JSS yang diproyeksikan padat modal dengan kebutuhan dana sekitar Rp 200 triliun, ternyata belum lepas dari polemik. Polemik panjang, seperti panjangnya bentang jembatan tersebut.
Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya tidak boleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bisa dikerjakan pihak swasta.
Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik (INAplas) mengarapkan pemerintah baru untuk meneruskan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah saat ini.
Deputi Direktur Sukuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementrian Keuangan Wien Irwanto mengatakan, perkembangan sukuk atau obligasi syariah di Indonesia sangat baik.
Sebentar lagi sektor infrastruktur di kawasan-kawasan sulit terjangkau bukan lagi sebuah masalah. Sebuah robot baru saja diciptakan khusus untuk menuntaskan hal tersebut.