Megaproyek infrastruktur Jembatan Selat Sunda atau JSS yang diproyeksikan padat modal dengan kebutuhan dana sekitar Rp 200 triliun, ternyata belum lepas dari polemik. Polemik panjang, seperti panjangnya bentang jembatan tersebut.
Untuk segera merealisasikan pembangunan infrastruktur tol lau dan darat yang terintegrasi, Presiden Joko Widodo diminta merestrukturisasi skema kerjasama pemerintah-swasta (KPS) dengan membentuk lembaga kemitraan khusus infrastruktur.
Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa penerapan pengenaan biaya secara langsung terhadap pengguna jalan menggunakan sistem elektronik (Electronic Road Pricing) akan memiliki manfaat yang baik.
Dosen Fakultas Pariwisata Universitas Udayana I Putu Anom mengharapkan pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla mampu meningkatkan infrastruktur pembangunan sektor pariwisata.