Untuk membangun prioritas-prioritas tersebut, kata Dedy, total anggaran yang dibutuhkan infrastruktur 2015-2019 mencapai Rp 5.519 triliun. Jumlah ini termasuk APBN, APBD, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan dari swasta.
Melihat dari pengalaman selama 30 tahun, pembangunan sering terhambat oleh koordinasi antar kementerian. Padahal, pembangunan infrastruktur bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah.
Pemerintah harus mengoptimalkan fungsi tol JORR sebagai sabuk Jakarta dengan memeratakan beban lalu lintas dan intensitas tata ruang, serta penyokong pertumbuhan sentra ekonomi.
Kementerian PUPR mendukung pembangunan kawasan industri di Kabupaten Timika, Provinsi Papua. Pembangunan kawasan industri ini merupakan bagian dari kesepakatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua dan PT Freeport Indonesia.
Pemerintah menargetkan mengurangi desa tertinggal sebanyak 5.000 desa hingga 2019 mendatang. Salah satu caranya adalah dengan membangun infrastruktur transportasi di desa-desa tertinggal sasaran.