Untuk membangun prioritas-prioritas tersebut, kata Dedy, total anggaran yang dibutuhkan infrastruktur 2015-2019 mencapai Rp 5.519 triliun. Jumlah ini termasuk APBN, APBD, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan dari swasta.
World Bank memberikan indikasi bahwa investasi infrastruktur (Indonesia) masih tertinggal dengan negara lain. Kualitas kita masih di bawah Thailand, Malaysia, dan Tiongkok.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendesak DPR RI melalui Komisi II untuk segera menyelesaikan Undang-undang (UU) Pertanahan tahun ini.
Konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Waskita Karya Tbk mengumumkan keberhasilan aksi akuisisi hak pengelolaan atas ruas tol Solo-Ngawi-Kertosono dalam proyek Tol Trans-Jawa.