"Saya pikir itu sudah ranah hukum dan menjadi kewajiban BPK ketika menemukan potensi melanggar hukum dan kerugian negara, kewenangan penegak hukum untuk mendalaminya," kata Abdullah.

"Saya rasa, enggak mungkin kepala dinas atau anak buahnya berani 'main', pasti pimpinannya tahu kalau mereka 'main', jadi bukan tidak mungkin kalau ada permainan anggaran, lewat dana hibah misalnya, kemungkinan besar diketahui sama pimpinannya," kata Ko

Hasil survei ICW menunjukan bahwa mayoritas responden menilai pimpinan KPK tidak harus ada yang berlatar belakang kepolisian dan kejaksaan.

Survei ICW menunjukan, DPR RI adalah institusi yang paling dulu harus dibersihkan oleh KPK. Adapun peringkat keduanya, yakni Kepolisian.