Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Hukum

Penasihat Hukum Luky Hermawan: RUPSLB PT Kreasi Bangun Langgeng Batal demi Hukum
Penasihat Hukum Luky Hermawan: RUPSLB PT Kreasi Bangun Langgeng Batal demi Hukum
Penasihat hukum salah satu mantan direksi PT Kreasi Bangun Langgeng (KBL) Luky Hermawan, Yudha Herlangga, menyambut baik putusan Pengadilan Negeri (PN
Kompas Advertorial
00:56
Mahfud Sebut Demokrasi dan Hukum Indonesia Mundur, Kenapa? #Shorts
Mahfud Sebut Demokrasi dan Hukum Indonesia Mundur, Kenapa? #Shorts
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD...
video
02:49
Mahfud MD: Demokrasi dan Hukum Indonesia Mundur, Bukan karena Saya Kalah
Mahfud MD: Demokrasi dan Hukum Indonesia Mundur, Bukan karena Saya Kalah
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD...
video
Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia
Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia
Eks Menko Polhukam Mahfud MD cemas dengan masa depan hukum Indonesia. Ia khawatir hukum bisa diubah untuk tujuan politik elite yang berkuasa.
Nasional
Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah
Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah
Eks Menko Polhukam Mahfud MD menilai demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia mengalami kemunduran dalam enam bulan terakhir.
Nasional

All News

Usahanya Ditutup Paksa, Pemilik Restoran di Kebon Jeruk Bakal Tempuh Jalur Hukum jika Upaya Mediasi Gagal

Usahanya Ditutup Paksa, Pemilik Restoran di Kebon Jeruk Bakal Tempuh Jalur Hukum jika Upaya Mediasi Gagal

Megapolitan
07:19
[FULL] Partai Buruh dan Gelora Ungkap Alasan Gugat UU Pilkada ke MK

[FULL] Partai Buruh dan Gelora Ungkap Alasan Gugat UU Pilkada ke MK

video
02:04
Partai Buruh Yakin Parpol di DPR Dukung Gugatan di MK soal UU Pilkada

Partai Buruh Yakin Parpol di DPR Dukung Gugatan di MK soal UU Pilkada

video
02:34
Optimistis Gugatan UU Pilkada Dikabulkan MK, Partai Buruh: Sudah Pernah Dinyatakan Inkonstitusional

Optimistis Gugatan UU Pilkada Dikabulkan MK, Partai Buruh: Sudah Pernah Dinyatakan Inkonstitusional

video
02:08
Partai Buruh dan Gelora Ajukan Gugatan UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi

Partai Buruh dan Gelora Ajukan Gugatan UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi

video
Kampung Susun Bayam Dikepung, Kuasa Hukum Warga KSB Adu Argumen dengan Belasan Sekuriti

Kampung Susun Bayam Dikepung, Kuasa Hukum Warga KSB Adu Argumen dengan Belasan Sekuriti

Megapolitan
Perluas Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Jadikan Kabupaten Klaten sebagai Mercusuar Nasional

Perluas Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Jadikan Kabupaten Klaten sebagai Mercusuar Nasional

Kompas Advertorial
08:00
Sederet Kejanggalan Kasus Vina Cirebon Versi Kuasa Hukum Terpidana

Sederet Kejanggalan Kasus Vina Cirebon Versi Kuasa Hukum Terpidana

video
Usai Gemapatas di 5 Kabupaten Kalbar, Masyarakat Hukum Adat Bakal Terima Sertifikat

Usai Gemapatas di 5 Kabupaten Kalbar, Masyarakat Hukum Adat Bakal Terima Sertifikat

Berita
01:11
Menkumham Yasonna Mengaku Berada di Swiss Saat DPR Bahas Revisi UU MK di Masa Reses

Menkumham Yasonna Mengaku Berada di Swiss Saat DPR Bahas Revisi UU MK di Masa Reses

video
04:16
Kompolnas Desak Polda Jabar Usut Pernyataan Kuasa Hukum Terpidana Pembunuhan Vina

Kompolnas Desak Polda Jabar Usut Pernyataan Kuasa Hukum Terpidana Pembunuhan Vina

video
02:14
Cerita Kuasa Hukum Terpidana Saat Tangani Kasus Vina Cirebon, Sebut Bentengnya Luar Biasa

Cerita Kuasa Hukum Terpidana Saat Tangani Kasus Vina Cirebon, Sebut Bentengnya Luar Biasa

video
04:27
Kuasa Hukum Terpidana Duga Ada Rekayasa Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Kuasa Hukum Terpidana Duga Ada Rekayasa Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

video
MA Kuatkan 75 Persen Putusan KPPU, Bukti Putusan KPPU Andal dan Sesuai Norma

MA Kuatkan 75 Persen Putusan KPPU, Bukti Putusan KPPU Andal dan Sesuai Norma

Whats New
02:17
Buntut Kecelakaan Bus di Subang, Penegakan Hukum Berlaku bagi yang Terlibat

Buntut Kecelakaan Bus di Subang, Penegakan Hukum Berlaku bagi yang Terlibat

video
Dosen Hukum Ini Bantah Ditunjuk Langsung Anwar Usman sebagai Ahli untuk Lawan MK di PTUN

Dosen Hukum Ini Bantah Ditunjuk Langsung Anwar Usman sebagai Ahli untuk Lawan MK di PTUN

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads