Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Hukum

Laporan Polisi Belum Dicabut, Proses Hukum Lurah Mengamuk Titip Murid Masih Berlanjut
Laporan Polisi Belum Dicabut, Proses Hukum Lurah Mengamuk Titip Murid Masih Berlanjut
Proses hukum terkait dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan pengerusakan barang yang dilakukan Saidun pun masih berlanjut.
Megapolitan
Djoko Tjandra dan Maria Pauline Lumowa, Quo Vadis Penegakan Hukum di Indonesia?
Djoko Tjandra dan Maria Pauline Lumowa, Quo Vadis Penegakan Hukum di Indonesia?
Djoko Tjandra, seorang buronan dan terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, tiba-tiba sudah di Indonesia dan sekarang kabur.
Nasional
Kunker ke Riau, Menteri LHK Mantapkan Upaya Pencegahan Permanen Karhutla
Kunker ke Riau, Menteri LHK Mantapkan Upaya Pencegahan Permanen Karhutla
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Sabtu (18/7/2020).
Kompas Advertorial
Pakar Hukum: Apabila Djoko Tjandra Tak Hadir Sidang, Permohonan PK Tak Dapat Diterima
Pakar Hukum: Apabila Djoko Tjandra Tak Hadir Sidang, Permohonan PK Tak Dapat Diterima
Fickar mengatakan, pemohon diwajibkan hadir untuk memastikan keabsahan legal standing pemohon yang berstatus terpidana.
Nasional
LKBH PGRI Riau: Pengakuan Kepala Sekolah, Mereka Diminta Rp 65 Juta oleh Oknum Agar Masalah Dana BOS Tidak Diganggu
LKBH PGRI Riau: Pengakuan Kepala Sekolah, Mereka Diminta Rp 65 Juta oleh Oknum Agar Masalah Dana BOS Tidak Diganggu
Kata Taufik, oknum tersebut dengan sengaja mencari-cari kesalahan kepala sekolah dalam mengelola dana BOS.
Regional

All News

Hukum Islam Dicabut, Puluhan Warga Sudan Protes di Ibu Kota Khartoum

Hukum Islam Dicabut, Puluhan Warga Sudan Protes di Ibu Kota Khartoum

Global
Berkaca dari Kasus Djoko Tjandra, Mengapa Penegak Hukum Justru Melanggar Hukum?

Berkaca dari Kasus Djoko Tjandra, Mengapa Penegak Hukum Justru Melanggar Hukum?

Tren
Kejagung Klarifikasi ke Pejabatnya yang Diduga Bertemu Kuasa Hukum Djoko Tjandra

Kejagung Klarifikasi ke Pejabatnya yang Diduga Bertemu Kuasa Hukum Djoko Tjandra

Nasional
Menurut Akademisi, BPIP Perlu Payung Hukum Setingkat UU

Menurut Akademisi, BPIP Perlu Payung Hukum Setingkat UU

Nasional
Ramai Pertanyaan Hukum Cover Lagu di YouTube, Ini Kata Pengamat Musik

Ramai Pertanyaan Hukum Cover Lagu di YouTube, Ini Kata Pengamat Musik

Tren
KPK Sebut Vonis terhadap Penyerang Novel Jadi Preseden Buruk Penegakan Hukum

KPK Sebut Vonis terhadap Penyerang Novel Jadi Preseden Buruk Penegakan Hukum

Nasional
Video Iklan BTS Tersebar, Baskin-Robbins Korea Berniat Ambil Langkah Hukum

Video Iklan BTS Tersebar, Baskin-Robbins Korea Berniat Ambil Langkah Hukum

Seleb
Tiga Pilot Jalani Rehabilitasi di RSKO Cibubur, Polisi: Proses Hukum Tetap Lanjut

Tiga Pilot Jalani Rehabilitasi di RSKO Cibubur, Polisi: Proses Hukum Tetap Lanjut

Megapolitan
Vonis bagi Penyerang Novel Dinilai Jadi Potret Penegakan Hukum yang Tak Berpihak pada Korban

Vonis bagi Penyerang Novel Dinilai Jadi Potret Penegakan Hukum yang Tak Berpihak pada Korban

Nasional
KPK: Vonis Penyerang Novel Cermin Perlindungan Negara terhadap Penegak Hukum

KPK: Vonis Penyerang Novel Cermin Perlindungan Negara terhadap Penegak Hukum

Nasional
[POPULER NUSANTARA] 64 Kepala SMP Mundur karena Diperas Penegak Hukum | Bayi Lahir Kepalanya Tertinggal di Rahim

[POPULER NUSANTARA] 64 Kepala SMP Mundur karena Diperas Penegak Hukum | Bayi Lahir Kepalanya Tertinggal di Rahim

Regional
64 Kepala SMP Mundur karena Diperas Penegak Hukum, Ini Fakta Lengkapnya

64 Kepala SMP Mundur karena Diperas Penegak Hukum, Ini Fakta Lengkapnya

Regional
Sebut Tim Pemburu Koruptor Perlu Dipertimbangkan Lagi, Pukat UGM: Ini Birokratisasi Panjang

Sebut Tim Pemburu Koruptor Perlu Dipertimbangkan Lagi, Pukat UGM: Ini Birokratisasi Panjang

Nasional
Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Nasional
Tim Pemburu Koruptor Dinilai Kontradiktif dengan Kebijakan Pembubaran Lembaga

Tim Pemburu Koruptor Dinilai Kontradiktif dengan Kebijakan Pembubaran Lembaga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads