Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Hukum Tata Negara

Pakar Hukum Tata Negara Pertanyakan Efektivitas Menteri Koordinator
Pakar Hukum Tata Negara Pertanyakan Efektivitas Menteri Koordinator
"Secara konstitusional, tidak ada keharusan bagi Presiden untuk tetap mempertahankan kementerian koordinator," ujar Bivitri.
Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim
"Sebagaimana pendapat, bisa dipakai bisa tidak untuk membantu hakim menemukan rasa keadilan," kata Feri.
Nasional
01:51
Pakar Hukum Tata Negara Minta Masyarakat Tak Termakan Opini Pemilu Tak Bisa Diulang
Pakar Hukum Tata Negara Minta Masyarakat Tak Termakan Opini Pemilu Tak Bisa Diulang

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti meminta masyarakat tidak terbawa...

video
01:56
Pakar Harap Presiden Hadiri Sidang Sengketa Pemilu untuk Membela Diri karena Dituduh Berbuat Curang
Pakar Harap Presiden Hadiri Sidang Sengketa Pemilu untuk Membela Diri karena Dituduh Berbuat Curang

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari berharap agar kubu pasangan...

video

All News

03:04
Anwar Usman Tak Boleh Adili Sengketa Pilpres, Pakar Hukum Tata Negara: Ada Keponakannya

Anwar Usman Tak Boleh Adili Sengketa Pilpres, Pakar Hukum Tata Negara: Ada Keponakannya

video
02:07
Ada Isu Anak dan Menantu Presiden di Pilkada, Feri Amsari: Konstitusi Tidak Dirancang untuk Keluarga

Ada Isu Anak dan Menantu Presiden di Pilkada, Feri Amsari: Konstitusi Tidak Dirancang untuk Keluarga

video
02:21
Wapres Maruf Amin Tanggapi Film

Wapres Maruf Amin Tanggapi Film "Dirty Vote"

video
02:01
Anies Minta Pakar Hukum Kaji Pernyataan Presiden Terkait Netralitas

Anies Minta Pakar Hukum Kaji Pernyataan Presiden Terkait Netralitas

video
Pakar Hukum Tata Negara UGM Sebut Sah Pelantikan Nawawi Jadi Ketua KPK Sementara

Pakar Hukum Tata Negara UGM Sebut Sah Pelantikan Nawawi Jadi Ketua KPK Sementara

Nasional
02:00
Pakar HTN Sindir Putusan MK Hanya Untungkan Anak Muda yang Punya

Pakar HTN Sindir Putusan MK Hanya Untungkan Anak Muda yang Punya "Privilege"

video
06:26
[FULL] Klarifikasi Kritik soal Putusan MK, Yusril: PBB Tetap dengan KIM

[FULL] Klarifikasi Kritik soal Putusan MK, Yusril: PBB Tetap dengan KIM

video
Pakar Hukum Tata Negara UB: Keputusan MK Ini Jelas-jelas Masuk Ranah Politik

Pakar Hukum Tata Negara UB: Keputusan MK Ini Jelas-jelas Masuk Ranah Politik

Surabaya
Kubu Lukas Enembe Hadirkan Ahli Hukum Tata Negara dan Ahli Keuangan Negara

Kubu Lukas Enembe Hadirkan Ahli Hukum Tata Negara dan Ahli Keuangan Negara

Nasional
02:09
Denny Indrayana Sebut Mahfud Minta Tolong pada Dirinya, soal Apa?

Denny Indrayana Sebut Mahfud Minta Tolong pada Dirinya, soal Apa?

video
02:00
Jokowi Mengetahui Dugaan Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

Jokowi Mengetahui Dugaan Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

video
PDI-P Jadwalkan Pertemuan Megawati dengan Yusril

PDI-P Jadwalkan Pertemuan Megawati dengan Yusril

Nasional
02:27
Yusril Ihza Menilai Pengadilan Tinggi Tidak Akan Kabulkan Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu

Yusril Ihza Menilai Pengadilan Tinggi Tidak Akan Kabulkan Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu

video
Pakar Hukum Tata Negara: Banyak Aturan yang Dilanggar dalam Putusan Penundaan Pemilu PN Jakarta Pusat

Pakar Hukum Tata Negara: Banyak Aturan yang Dilanggar dalam Putusan Penundaan Pemilu PN Jakarta Pusat

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Unair Sebut Kasus Sambo Tak Bisa Gunakan KUHP Baru

Pakar Hukum Tata Negara Unair Sebut Kasus Sambo Tak Bisa Gunakan KUHP Baru

Surabaya
RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads