Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Hukum Tata Negara

Pakar Hukum Tata Negara Pertanyakan Efektivitas Menteri Koordinator
Pakar Hukum Tata Negara Pertanyakan Efektivitas Menteri Koordinator
"Secara konstitusional, tidak ada keharusan bagi Presiden untuk tetap mempertahankan kementerian koordinator," ujar Bivitri.
Nasional
Pakar: Kabinet Lama Jokowi Masih Menjabat hingga Menteri Baru Dilantik
Pakar: Kabinet Lama Jokowi Masih Menjabat hingga Menteri Baru Dilantik
"Jabatan menteri itu terhitung sejak pelantikan hingga berakhirnya masa jabatan dan dilantiknya menteri yang baru," ujar Refly.
Nasional
Pakar Hukum Tata Negara: Mandat Dikembalikan, Aktivitas KPK Terhenti
Pakar Hukum Tata Negara: Mandat Dikembalikan, Aktivitas KPK Terhenti
Juanda berpendapat bahwa Jokowi mesti bergerak cepat dan bersikap tegas untuk memastikan KPK tetap berfungsi dan menjalankan tugas-tugasnya.
Nasional
Pakar Hukum Tata Negara: Dewan Pengawas KPK Boleh Saja, Asalkan...
Pakar Hukum Tata Negara: Dewan Pengawas KPK Boleh Saja, Asalkan...
"Dewan pengawas KPK boleh saja ada, tapi tidak bisa masuk ke hal teknis," ujar Juanda.
Nasional
Ada UU Ini, Presiden Jadi Sulit Bubarkan Kementerian Tak Efektif
Ada UU Ini, Presiden Jadi Sulit Bubarkan Kementerian Tak Efektif
Pembentukan kabinet merupakan kewenangan dari Presiden berdasarkan sistem presidensial, bukan wewenang DPR RI.
Nasional

All News

Pakar Hukum Tata Negara: Amandemen UUD 1945 Bukan Datang dari Rakyat

Pakar Hukum Tata Negara: Amandemen UUD 1945 Bukan Datang dari Rakyat

Nasional
DKI Tunjuk Denny Indrayana Urus Sengketa Lahan Stadion BMW karena Dia Ahli Hukum Tata Negara

DKI Tunjuk Denny Indrayana Urus Sengketa Lahan Stadion BMW karena Dia Ahli Hukum Tata Negara

Megapolitan
KPU Undang Pakar Hukum Tata Negara Bahas PKPU Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg

KPU Undang Pakar Hukum Tata Negara Bahas PKPU Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg

Nasional
Rekomendasi Jember untuk Penataan

Rekomendasi Jember untuk Penataan "Obesitas Regulasi" di Indonesia

Nasional
Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Diharapkan Digelar Tiap Tahun

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Diharapkan Digelar Tiap Tahun

Nasional
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Imbau KPK Tak Turuti Kehendak Pansus Angket

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Imbau KPK Tak Turuti Kehendak Pansus Angket

Nasional
132 Pakar Hukum Tata Negara Nilai Cacat Pembentukan Pansus Angket KPK

132 Pakar Hukum Tata Negara Nilai Cacat Pembentukan Pansus Angket KPK

Nasional
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Akan Sampaikan Hasil Kajian Hak Angket KPK

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Akan Sampaikan Hasil Kajian Hak Angket KPK

Nasional
Ketua MPR RI Mengajak Para Pakar Hukum Tata Negara untuk Memperbaiki Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Ketua MPR RI Mengajak Para Pakar Hukum Tata Negara untuk Memperbaiki Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Nasional
Biar

Biar "Fair", Pakar Hukum Tata Negara Sarankan Ahok Harus Dipanggil

Megapolitan
Hari Ini, Tim Angket Ahok Panggil Pakar Hukum Tata Negara

Hari Ini, Tim Angket Ahok Panggil Pakar Hukum Tata Negara

Megapolitan
Pekan Ini, Tim Angket DPRD Panggil Pakar Hukum Tata Negara

Pekan Ini, Tim Angket DPRD Panggil Pakar Hukum Tata Negara

Megapolitan
Kemendagri: Mendagri Itu Sarjana Hukum Tata Negara

Kemendagri: Mendagri Itu Sarjana Hukum Tata Negara

Megapolitan
02:21
Jokowi Dinilai Beri Contoh Buruk dengan Terbitkan Perppu Cipta Kerja

Jokowi Dinilai Beri Contoh Buruk dengan Terbitkan Perppu Cipta Kerja

video
04:41
Perppu Cipta Kerja Tuai Kontroversi, Pakar Hukum Tata Negara: Ini Akal-akalan!

Perppu Cipta Kerja Tuai Kontroversi, Pakar Hukum Tata Negara: Ini Akal-akalan!

video
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads