Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum tak sebatas buah bibir. Namun, juga tertuang dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Jadi, idealnya, hukum menjadi panglima dalam bernegara.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank asing mengalihkan status kantor cabangnya di Indonesia menjadi perusahaan berbadan hukum Indonesia

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno mempersilakan pemerintah Brasil atau Belanda untuk menarik duta besarnya dari Indonesia. Menurut Tedjo, langkah itu adalah hak negara masing-masing.

"Protes enggak apa-apa, yang penting kami harus tetap harus konsisten atas hukum positif di laut. Negara lain harus respect dengan hukum kita," ujar Jokowi usai acara Hari Nusantara 2014 di Pulau Laut, Kabupaten Kotabesar, Kalimantan Selatan, Senin (15/12

Indonesia sebagai negara hukum dinilai masih memiliki berbagai permasalahan. Dari skala 1-10, survei dan analisis yang dilakukan Indonesia Legal Roundtable hanya memberikan angka 5,12 bagi Indeks Hukum di Indonesia.