Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menentang kebijakan kucuran dana negara untuk honor saksi partai politik di tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2014. Kerentanan terkena delik korupsi dan rawan terjadi intervensi menjadi alasan.
Sejumlah anggota petugas pemungutan suara (PPS) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengncam mundur karena honor yang diterima dianggap terlalu kecil dibanding beban kerja mereka.