Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menentang kebijakan kucuran dana negara untuk honor saksi partai politik di tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2014. Kerentanan terkena delik korupsi dan rawan terjadi intervensi menjadi alasan.

Bawaslu enggan disalahkan soal munculnya rencana pemberian honor untuk saksi partai politik (parpol) di setiap tempat pemungutan suara (TPS)

Partai Nasdem berjanji akan menolak honor saksi untuk partai politik di tempat pemungutan suara (TPS) yang dibiayai negara.

Sejumlah anggota petugas pemungutan suara (PPS) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengncam mundur karena honor yang diterima dianggap terlalu kecil dibanding beban kerja mereka.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kolaka, Sulawesi Tenggara diduga menggelapkan pembayaran honor ratusan PPK dan PPS yang tersebar di 20 Kecamatan. Nominalnya pun mencapai Rp 2 miliar.