Sejumlah anggota petugas pemungutan suara (PPS) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengncam mundur karena honor yang diterima dianggap terlalu kecil dibanding beban kerja mereka.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kolaka, Sulawesi Tenggara diduga menggelapkan pembayaran honor ratusan PPK dan PPS yang tersebar di 20 Kecamatan. Nominalnya pun mencapai Rp 2 miliar.