Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai, perlu ada regulasi yang membatasi segala bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik presiden. Jika tidak, maka siapa pun bisa bebas menghina presiden hingga ke urusan pribadinya.

Ade Komaruddin menyesalkan, jika benar ada menteri Kabinet Kerja yang menghina Presiden Joko Widodo.

Parlemen Perancis melakukan amandemen sebuah undang-undang yang diterbitkan pada 1881 yang melindungi kepala negara dari segala bentuk "penghinaan".

Pernyataan FPI yang menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pecundang dianggap menyakiti perasaan masyarakat Indonesia.

Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus penghinaan yang dilakukan Ketua Front Pembela Islam, Rizieq Syihab, terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.