Alasan pengurusan peningkatan status hak ini dikarenakan HGB hanya sebatas menyewa tanah ke negara dalam jangka waktu tertentu.

"Yang ngomong kayak gitu berarti orang goblok, apalagi kalau auditor yang ngomong, itu gobloknya minta ampun," kata Ahok.

Tanah yang diberikan, adalah tanah-tanah pemerintah daerah, kementerian, atau lembaga negara.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan penandatanganan perjanjian nota kesepahaman dengan Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Perjanjian ini untuk memastikan aset-aset milik Kowani tidak beralih tangan.