Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Heru

Memahami Seluk-beluk Jurnalisme di Era Digital
Memahami Seluk-beluk Jurnalisme di Era Digital
Di era digital seperti sekarang, menyebar informasi dan mengolahnya menjadi sumber berita merupakan perkara mudah. Cukup dengan menekan layar gawai, s
Kompas Advertorial
Solusi Heru Budi Hilangkan Prostitusi di RTH Tubagus Angke: Bikin
Solusi Heru Budi Hilangkan Prostitusi di RTH Tubagus Angke: Bikin "Jogging Track"
Heru Budi mengusulkan pembuatan jogging track di RTH Tubagus Angke usai area tersebut diduga kerap jadi tempat prostitusi.
Megapolitan
Heru Budi Usul Bangun
Heru Budi Usul Bangun "Jogging Track" di RTH Tubagus Angke yang Diduga Jadi Tempat Prostitusi
Selain lintasan joging, Heru berharap, Dinas Bina Marga dapat menambah jumlah CCTV atau kamera pengawas dan lampu penerangan di RTH tersebut.
Megapolitan
Heru Budi: Perpindahan Ibu Kota Jakarta Menunggu Perpres
Heru Budi: Perpindahan Ibu Kota Jakarta Menunggu Perpres
Heru Budi Hartono menyatakan perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres).
Megapolitan
02:05
Penonaktifan NIK Warga Jakarta Tahap Satu Selesai, Heru Budi: Ini untuk Kepentingan Masyarakat
Penonaktifan NIK Warga Jakarta Tahap Satu Selesai, Heru Budi: Ini untuk Kepentingan Masyarakat

Pj Gubernur DKI Heru Budi sebut penonaktifan nomor induk kependudukan...

video

All News

Heru Budi: Alokasi 5 Persen APBD untuk Kelurahan di UU DKJ Berbeda dengan Dana Desa

Heru Budi: Alokasi 5 Persen APBD untuk Kelurahan di UU DKJ Berbeda dengan Dana Desa

Megapolitan
Heru Budi: Alokasi 5 Persen APBD untuk Kelurahan Sudah Lama Dilaksanakan di Jakarta

Heru Budi: Alokasi 5 Persen APBD untuk Kelurahan Sudah Lama Dilaksanakan di Jakarta

Megapolitan
02:34
Kelurahan di Jakarta Dapat 5 Persen APBD, Heru Budi: Sudah Dilaksanakan

Kelurahan di Jakarta Dapat 5 Persen APBD, Heru Budi: Sudah Dilaksanakan

video
02:00
Presiden Teken UU DKJ, Heru Budi: Tinggal Menunggu Perpres

Presiden Teken UU DKJ, Heru Budi: Tinggal Menunggu Perpres

video
UU DKJ Resmi Diteken Jokowi, Heru Budi: Semoga Bisa Dilaksanakan dengan Baik

UU DKJ Resmi Diteken Jokowi, Heru Budi: Semoga Bisa Dilaksanakan dengan Baik

Megapolitan
Bakal Ikut Nobar Indonesia Vs Uzbekistan di Lapangan Banteng, Heru Budi: Harapannya Menang 2-1 Lah...

Bakal Ikut Nobar Indonesia Vs Uzbekistan di Lapangan Banteng, Heru Budi: Harapannya Menang 2-1 Lah...

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Pemprov DKI Teken 7 Kerja Sama Terkait Proyek MRT, Nilai Kontraknya Rp 11 Miliar

Pemprov DKI Teken 7 Kerja Sama Terkait Proyek MRT, Nilai Kontraknya Rp 11 Miliar

Megapolitan
Heru Budi Harap

Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Heru Budi Minta Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel Terhadap Perekonomian Jakarta

Heru Budi Minta Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel Terhadap Perekonomian Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Mitigasi Cegah Risiko dan Dampak Perekonomian Setelah Jakarta Tak Lagi Ibu Kota

Pemprov DKI Siapkan Mitigasi Cegah Risiko dan Dampak Perekonomian Setelah Jakarta Tak Lagi Ibu Kota

Megapolitan
Heru Budi: Normalisasi Ciliwung Masuk Tahap Pembayaran Pembebasan Lahan

Heru Budi: Normalisasi Ciliwung Masuk Tahap Pembayaran Pembebasan Lahan

Megapolitan
Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Megapolitan
02:02
Restorasi Rumdin Gubernur DKI Rp 22 M, PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Restorasi Rumdin Gubernur DKI Rp 22 M, PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

video
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads