Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Heru

Heru Budi: Perpindahan Ibu Kota Jakarta Menunggu Perpres
Heru Budi: Perpindahan Ibu Kota Jakarta Menunggu Perpres
Heru Budi Hartono menyatakan perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres).
Megapolitan
02:05
Penonaktifan NIK Warga Jakarta Tahap Satu Selesai, Heru Budi: Ini untuk Kepentingan Masyarakat
Penonaktifan NIK Warga Jakarta Tahap Satu Selesai, Heru Budi: Ini untuk Kepentingan Masyarakat

Pj Gubernur DKI Heru Budi sebut penonaktifan nomor induk kependudukan...

video
Heru Budi: Alokasi 5 Persen APBD untuk Kelurahan di UU DKJ Berbeda dengan Dana Desa
Heru Budi: Alokasi 5 Persen APBD untuk Kelurahan di UU DKJ Berbeda dengan Dana Desa
Pj DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, alokasi lima persen APBD untuk kelurahan, berbeda dengan aturan dana desa di wilayah lain.
Megapolitan
Heru Budi: Alokasi 5 Persen APBD untuk Kelurahan Sudah Lama Dilaksanakan di Jakarta
Heru Budi: Alokasi 5 Persen APBD untuk Kelurahan Sudah Lama Dilaksanakan di Jakarta
Heru Budi mengatakan, UU DKJ mempertegas anggaran yang disediakan harus langsung dikucurkan dan dikelola oleh kelurahan.
Megapolitan
02:34
Kelurahan di Jakarta Dapat 5 Persen APBD, Heru Budi: Sudah Dilaksanakan
Kelurahan di Jakarta Dapat 5 Persen APBD, Heru Budi: Sudah Dilaksanakan

Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) menyebut adanya pengalokasian APBD...

video

All News

02:00
Presiden Teken UU DKJ, Heru Budi: Tinggal Menunggu Perpres

Presiden Teken UU DKJ, Heru Budi: Tinggal Menunggu Perpres

video
UU DKJ Resmi Diteken Jokowi, Heru Budi: Semoga Bisa Dilaksanakan dengan Baik

UU DKJ Resmi Diteken Jokowi, Heru Budi: Semoga Bisa Dilaksanakan dengan Baik

Megapolitan
Bakal Ikut Nobar Indonesia Vs Uzbekistan di Lapangan Banteng, Heru Budi: Harapannya Menang 2-1 Lah...

Bakal Ikut Nobar Indonesia Vs Uzbekistan di Lapangan Banteng, Heru Budi: Harapannya Menang 2-1 Lah...

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Pemprov DKI Teken 7 Kerja Sama Terkait Proyek MRT, Nilai Kontraknya Rp 11 Miliar

Pemprov DKI Teken 7 Kerja Sama Terkait Proyek MRT, Nilai Kontraknya Rp 11 Miliar

Megapolitan
Heru Budi Harap

Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Heru Budi Minta Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel Terhadap Perekonomian Jakarta

Heru Budi Minta Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel Terhadap Perekonomian Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Mitigasi Cegah Risiko dan Dampak Perekonomian Setelah Jakarta Tak Lagi Ibu Kota

Pemprov DKI Siapkan Mitigasi Cegah Risiko dan Dampak Perekonomian Setelah Jakarta Tak Lagi Ibu Kota

Megapolitan
Heru Budi: Normalisasi Ciliwung Masuk Tahap Pembayaran Pembebasan Lahan

Heru Budi: Normalisasi Ciliwung Masuk Tahap Pembayaran Pembebasan Lahan

Megapolitan
Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Megapolitan
02:02
Restorasi Rumdin Gubernur DKI Rp 22 M, PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Restorasi Rumdin Gubernur DKI Rp 22 M, PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

video
Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Megapolitan
PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads