Negara dinilai absen mengatasi hal krusial di Indonesia yakni mengelola jumlah pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog housing) yang terus bertambah hingga mencapai 15 juta unit lebih dari jumlah permukiman kumuh.
PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IV Semarang mencatat ada ratusan ribu aset tahan milik KAI yang jadi tanah sengketa. Sebanyak 283 orang di antaranya menggugat lahan sengketa ke jalur hukum.