DPD Partai Hanura DKI Jakarta menyatakan tidak akan memberi toleransi terhadap anggota yang terbukti terlibat kasus hukum. Hanura bahkan menyatakan tidak akan segan untuk melakukan pemecatan.
Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta Mohamad "Ongen" Sangaji mengaku sudah berbicara banyak hal dengan Fahmi Zulfikar Hasibuan seputar pengadaan alat penyedia daya listrik atau uninterruptible power supply (UPS) pada tahun 2014.
"Jangan karena ketemu awak kapal yang menjanjikan kemampuan yang masih belum jelas juga seperti apa kemampuannya, tiba-tiba awak kapal yang lama ditinggal begitu saja atau bahkan disuruh lompat ke laut begitu saja," kata Miryam.
Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Dossy Iskandar menyatakan bahwa persepsi publik tidak dapat dijadikan sebagai acuan bagi Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan kabinet.
Fraksi Partai Hanura telah memutuskan untuk tidak mendukung terlaksananya hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.