Anggota DPRD dari Fraksi Hanura, Fahmi Zulfikar, mengakui pihaknya memang mengusulkan penambahan jumlah wakil ketua, dari sebelumnya berjumlah 4 menjadi 5.
Sudding berharap agar pemerintahan baru nantinya bisa mengefektifkan, melakukan efisiensi, dan tidak melakukan pemborosan anggaran sehingga defisit anggaran tidak terjadi.
Meski tak mempermasalahkan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, Saleh menekankan tetap harus mempertimbangkan masukan dari ketua umum partai koalisi pengusung Jokowi-JK.