Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Indonesia ke Vanuatu: Anda Bukan Perwakilan Papua, Berhentilah Berfantasi!
Indonesia ke Vanuatu: Anda Bukan Perwakilan Papua, Berhentilah Berfantasi!
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Vanuatu bukan perwakilan warga Papua saat menyampaikan hak jawab atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.
Nasional
02:13
Momen Komite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Jokowi di Pemilu 2024
Momen Komite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Jokowi di Pemilu 2024

Netralitas Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 dipertanyakan pada sidang Komite...

video
03:02
Isu Netralitas Jokowi di Pemilu Disinggung Sidang Komite HAM PBB
Isu Netralitas Jokowi di Pemilu Disinggung Sidang Komite HAM PBB
Presiden Joko Widodo dipertanyakan netralitasnya dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024...
video
02:12
Saat Netralitas Jokowi di Pilpres 2024 Dipertanyakan dalam Sidang Komite HAM PBB
Saat Netralitas Jokowi di Pilpres 2024 Dipertanyakan dalam Sidang Komite HAM PBB

Presiden Joko Widodo dipertanyakan netralitasnya dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024...

video
Minta Tak Ada Penggusuran di IKN, Komnas HAM: Hak Tanah Tak Boleh Dirampas
Minta Tak Ada Penggusuran di IKN, Komnas HAM: Hak Tanah Tak Boleh Dirampas
Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing menegaskan, hak atas tanah tidak bisa dilepaskan dari konteks HAM yang tak boleh dirampas.
Nasional

All News

Jokowi Didesak Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat, Termasuk Pembunuhan Munir

Jokowi Didesak Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat, Termasuk Pembunuhan Munir

Nasional
Usman Hamid Sebut Berkas Perkara Muchdi PR Bisa Jadi Bukti Pembunuhan Munir Sebagai Pelanggaran HAM Berat

Usman Hamid Sebut Berkas Perkara Muchdi PR Bisa Jadi Bukti Pembunuhan Munir Sebagai Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Usman Hamid Sindir Komnas HAM yang Lambat Tetapkan Kasus Pembunuhan Munir Sebagai Pelanggaran HAM Berat

Usman Hamid Sindir Komnas HAM yang Lambat Tetapkan Kasus Pembunuhan Munir Sebagai Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Ke Usman Hamid, Komnas HAM Tanya soal Penyerahan Dokumen TPF Munir ke SBY

Ke Usman Hamid, Komnas HAM Tanya soal Penyerahan Dokumen TPF Munir ke SBY

Nasional
02:10
Istri Munir: Saya Keluarga Korban Sudah Bosan dengan Janji-janji

Istri Munir: Saya Keluarga Korban Sudah Bosan dengan Janji-janji

video
02:03
YLBHI Desak Komnas HAM Segera Tuntaskan Kasus Kematian Munir

YLBHI Desak Komnas HAM Segera Tuntaskan Kasus Kematian Munir

video
02:11
Eks Anggota Tim Pencari Fakta Kematian Munir Diperiksa Komnas HAM

Eks Anggota Tim Pencari Fakta Kematian Munir Diperiksa Komnas HAM

video
Suciwati dan Usman Hamid Diperiksa Komnas HAM Terkait Kasus Pembunuhan Munir

Suciwati dan Usman Hamid Diperiksa Komnas HAM Terkait Kasus Pembunuhan Munir

Nasional
Mahfud Dorong Pemerintah Berikutnya Lanjutkan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Mahfud Dorong Pemerintah Berikutnya Lanjutkan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
02:12
Usai Nonton Eksil, Mahfud Ingatkan Masih Ada 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat

Usai Nonton Eksil, Mahfud Ingatkan Masih Ada 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat

video
02:02
Mahfud Sebut Pelanggaran HAM Berat Kini Terjadi karena Keserakahan, Bukan Perang Ideologi

Mahfud Sebut Pelanggaran HAM Berat Kini Terjadi karena Keserakahan, Bukan Perang Ideologi

video
Mahfud Sebut Pelanggaran HAM Kini Terjadi karena Keserakahan, Bukan Perang Ideologi

Mahfud Sebut Pelanggaran HAM Kini Terjadi karena Keserakahan, Bukan Perang Ideologi

Nasional
Minimalkan Isu Miring HAM di Korporasi, Pj Gubernur Sumsel Raih Penghargaan Peduli HAM dari Menkumham RI

Minimalkan Isu Miring HAM di Korporasi, Pj Gubernur Sumsel Raih Penghargaan Peduli HAM dari Menkumham RI

Regional
Rayakan Hari Perempuan Internasional, Kaum Wanita Minta Pelanggar HAM Berat Diadili

Rayakan Hari Perempuan Internasional, Kaum Wanita Minta Pelanggar HAM Berat Diadili

Megapolitan
Komnas HAM Diminta Serius Investigasi Kekerasan di Papua Sampai Tuntas

Komnas HAM Diminta Serius Investigasi Kekerasan di Papua Sampai Tuntas

Nasional
Ditjen HAM Sebut Rencana KUA Melayani Semua Agama Perlu Kajian

Ditjen HAM Sebut Rencana KUA Melayani Semua Agama Perlu Kajian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads