Penerapan aturan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) yang belum intensif bagi mainan anak ditengarai tidak hanya terjadi karena produsen berjumlah banyak.
YLKI menyatakan, perlindungan konsumen di negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia perlu dilakukan, salah satunya dengan langkah sertifikasi halal.
Anggota Komisi VIII dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Raihan Iskandar, mengatakan, fraksinya menginginkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap terlibat dalam sertifikasi produk halal.