Label halal pada sebuah produk bukan sekadar soal kepatuhan pada aturan.

Bisakah sebenarnya sebuah ormas menarik sejumlah biaya dari masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan dan menarik tarif sertifikasi halal?

Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, idealnya persoalan sertifikat halal tidak hanya diurusi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tetapi juga perlu melibatkan pemerintah.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak perlu melaporkan pendapatannya dari proses sertifikasi halal. Menurut Suryadharma, posisi MUI seperti pihak swasta yang tidak memiliki tanggung jawab melaporkan dana kepada peme

Salah satu yang menjadi perdebatan dalam Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) adalah sifat sertifikasinya, sukarela (voluntary) ataukah wajib (mandatory).