Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dikatakan sempat keberatan saat anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Dimyati Natakusuma meminta izin untuk mengikuti seleksi calon hakim konstitusi.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan, meski Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi dibatalkan MK, partainya tetap konsisten dengan isi dari Perppu itu.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menegaskan, Benny K Harman, kader Demokrat, harus mendapat izin dari partai sebelum mengikuti seleksi hakim Mahkamah Konstitusi.