Patrialis berharap agar Pimpinan KPK dapat hadir saat sewaktu-waktu terdapat sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi tentang pembatasan dukungan suara partai politik untuk mendaftarkan calon kepala daerah.

"Pada tanggal 7 Oktober telah diputus penyeleksian calon hakim tidak melibatkan Komisi Yudisial. Itu masalah bagi kami. Kami merasa dirugikan dengan putusan tersebut," kata Ketua GMHJ Lintar kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Menurut Maria, Undang-Undang Perkawinan menjadi kodifikasi berbagai aturan dengan harapan menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Dari puluhan orang pendaftar calon komisioner Komisi Yudisial, ada sejumlah tokoh yang sudah lama berkecimpung dalam bidang hukum.