Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Hakim Mk

Tiga Advokat Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Perjelas Klaster yang Dipersoalkan
Tiga Advokat Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Perjelas Klaster yang Dipersoalkan
Hakim MK meminta tiga advokat yang mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang (UU) Cipta Kerja agar memperjelas klaster yang dipermasalahkan.
Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Pembelajaran Abad 21 | Hari Toilet Sedunia | Balap Formula 1 Membosankan?
[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Pembelajaran Abad 21 | Hari Toilet Sedunia | Balap Formula 1 Membosankan?
Pandemi covid-19 membuat kita semua untuk sama-sama belajar dan sadar: pendidikan masa kini amat pesat dan berlangsung cepat. @kompasiana #Terpopuler
Rilis
Pemerintah Minta Hakim MK Tolak Gugatan Pasal Pemblokiran di UU ITE
Pemerintah Minta Hakim MK Tolak Gugatan Pasal Pemblokiran di UU ITE
Permohonan diajukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama warga Jayapura, Papua, Arnoldus Berau.
Nasional
Penganugerahan Bintang Mahaputera pada 6 Hakim MK Dinilai Berpotensi Pengaruhi Independensi
Penganugerahan Bintang Mahaputera pada 6 Hakim MK Dinilai Berpotensi Pengaruhi Independensi
"Pemberian penghargaan ini seolah menjadi rangkaian hadiah ke MK oleh Presiden setelah UU MK,"
Nasional
Moeldoko: Pemberian Bintang Mahaputera ke 6 Hakim MK Tak Ganggu Independensi Mereka
Moeldoko: Pemberian Bintang Mahaputera ke 6 Hakim MK Tak Ganggu Independensi Mereka
"Jadi sekali lagi bahwa presiden selaku kepala negara memberikan itu karena menjalankan konstitusi. Ada konstitusinya, ada dasarnya. Itu," tuturnya.
Nasional

All News

Penganugerahan Bintang Mahaputera kepada Hakim MK Dinilai Kurang Perhatikan Etika Bernegara

Penganugerahan Bintang Mahaputera kepada Hakim MK Dinilai Kurang Perhatikan Etika Bernegara

Nasional
Buruh Curiga Pemberian Bintang Mahaputera 6 Hakim MK Berkaitan dengan Gugatan UU Cipta Kerja

Buruh Curiga Pemberian Bintang Mahaputera 6 Hakim MK Berkaitan dengan Gugatan UU Cipta Kerja

Nasional
Buruh Berharap Hakim MK Independen dan Tak Lalai Tangani Gugatan UU Cipta Kerja

Buruh Berharap Hakim MK Independen dan Tak Lalai Tangani Gugatan UU Cipta Kerja

Nasional
Jubir Klaim Bintang Mahaputera Semakin Kuatkan Independensi Hakim MK

Jubir Klaim Bintang Mahaputera Semakin Kuatkan Independensi Hakim MK

Nasional
Bintang Mahaputera Hakim MK, Kekhawatiran akan Independensi dalam Pengujian UU Kontroversial

Bintang Mahaputera Hakim MK, Kekhawatiran akan Independensi dalam Pengujian UU Kontroversial

Nasional
Bintang Mahaputera untuk 6 Hakim MK Dikhawatirkan untuk Amankan UU Cipta Kerja

Bintang Mahaputera untuk 6 Hakim MK Dikhawatirkan untuk Amankan UU Cipta Kerja

Nasional
Enam Hakim MK Dapat Bintang Mahaputera, Istana: Jangan Dikaitkan Politik

Enam Hakim MK Dapat Bintang Mahaputera, Istana: Jangan Dikaitkan Politik

Nasional
Jubir MK: Pemberian Bintang Mahaputera ke Hakim Konstitusi Tak Pengaruhi Independensi

Jubir MK: Pemberian Bintang Mahaputera ke Hakim Konstitusi Tak Pengaruhi Independensi

Nasional
Pemberian Bintang Mahaputera kepada Hakim MK Dikhawatirkan Ganggu Independensi

Pemberian Bintang Mahaputera kepada Hakim MK Dikhawatirkan Ganggu Independensi

Nasional
Enam Hakim Konstitusi Dianugerahi Gelar Bintang Mahaputera oleh Jokowi, Ini Rinciannya

Enam Hakim Konstitusi Dianugerahi Gelar Bintang Mahaputera oleh Jokowi, Ini Rinciannya

Nasional
Akan Gugat UU Cipta Kerja, Buruh Sampaikan 5 Poin Pernyataan Sikap untuk Hakim MK

Akan Gugat UU Cipta Kerja, Buruh Sampaikan 5 Poin Pernyataan Sikap untuk Hakim MK

Megapolitan
Pasal Tentang Syarat Usia dan Masa Jabatan Hakim dalam UU MK Digugat

Pasal Tentang Syarat Usia dan Masa Jabatan Hakim dalam UU MK Digugat

Nasional
Usia Minimum Hakim Konstitusi Naik Jadi 55 Tahun Dinilai Tak Jamin Integritas

Usia Minimum Hakim Konstitusi Naik Jadi 55 Tahun Dinilai Tak Jamin Integritas

Nasional
Masa Jabatan 15 Tahun Hakim Konstitusi Dinilai Terlalu Panjang dan Rawan Korup

Masa Jabatan 15 Tahun Hakim Konstitusi Dinilai Terlalu Panjang dan Rawan Korup

Nasional
Ketua Komisi III: Revisi UU MK agar Rekrutmen Hakim Transparan dan Akuntabel

Ketua Komisi III: Revisi UU MK agar Rekrutmen Hakim Transparan dan Akuntabel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads