Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) mencoret nama Dimyati Natakusuma dari daftar calon hakim konstitusi. Independensi Damyati diragukan karena karena ia merupakan politisi Partai Persatuan

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, tidak mempermasalahkan adanya calon hakim konstitusi yang berasal dari partai politik. Mahfud hanya meminta kepada Komisi III DPR agar melacak rekam jejak para calon hakim konstitusi, termasuk yang berasal dari

Dua hakim konstitusi yang diperiksa KPK, Anwar Usman dan Maria Farida Indriarti, Senin (25/2/2014), mengaku ditanyai soal keterlibatan Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah dalam suap sengketa Pilkada Lebak, Banten.

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah yang menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat telah memilih delapan tokoh untuk menjadi tim pakar penyeleksi dua hakim konstitusi.