Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Modus Mafia Tanah, dari Manipulasi Girik hingga Main di Pengadilan
Modus Mafia Tanah, dari Manipulasi Girik hingga Main di Pengadilan
Kementerian ATR/BPN membeberkan sejumlah modus yang biasa dilakukan mafia tanah di lapangan bahkan hingga di pengadilan,
Berita
01:58
Tanggapi Pro Kontra, Mahfud MD: Perppu Cipta Kerja Hak Subjektif Presiden
Tanggapi Pro Kontra, Mahfud MD: Perppu Cipta Kerja Hak Subjektif Presiden
Mahfud MD tanggapi soal perppu cipta kerja dan mengatakan hal tersebut merupakan hak subjektif presiden
video
02:04
Bukan untuk Tunda Pemilu 2024, Partai Prima Minta KPU Kembalikan Hak Politik
Bukan untuk Tunda Pemilu 2024, Partai Prima Minta KPU Kembalikan Hak Politik
Ketua Umum (Ketum) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan tindakan melawan hukum.
video
02:17
19 Tahun RUU PPRT Mangkrak, Jokowi Minta Segera Disahkan
19 Tahun RUU PPRT Mangkrak, Jokowi Minta Segera Disahkan
Presiden Jokowi minta RUU PPRT segera disahkan demi melindungi hak pekerja rumah tangga.
video
02:00
Menkumham Ungkap Progres RUU Perampasan Aset yang Sudah Lama Mandek
Menkumham Ungkap Progres RUU Perampasan Aset yang Sudah Lama Mandek
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
video

All News

01:36
Istri Pengasuh Ponpes Al Djaliel 2 Laporkan Suami ke Polisi: Ingin Membela Hak Santri

Istri Pengasuh Ponpes Al Djaliel 2 Laporkan Suami ke Polisi: Ingin Membela Hak Santri

video
02:02
Andika dan Yudo Sebut Pergantian Panglima TNI Hak Prerogatif Presiden

Andika dan Yudo Sebut Pergantian Panglima TNI Hak Prerogatif Presiden

video
03:08
Biden Tanggapi Pembatalan Aturan Hak Aborsi oleh Mahkamah Agung AS

Biden Tanggapi Pembatalan Aturan Hak Aborsi oleh Mahkamah Agung AS

video
01:08
Wapres Respons soal Wacana Reshuffle Kabinet

Wapres Respons soal Wacana Reshuffle Kabinet

video
02:58
Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya adalah Hak Prerogatif Presiden

Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya adalah Hak Prerogatif Presiden

video
02:27
Divonis Bersalah dalam Kasus Suap, Hak Politik Azis Syamsuddin Dicabut Selama 4 Tahun

Divonis Bersalah dalam Kasus Suap, Hak Politik Azis Syamsuddin Dicabut Selama 4 Tahun

video
02:10
Mahfud MD Tepis Tudingan Tim PPHAM Hidupkan Komunisme

Mahfud MD Tepis Tudingan Tim PPHAM Hidupkan Komunisme

video
02:40
Pihak Faisal Keberatan dengan Keterangan Saksi Fakta Doddy Sudrajat

Pihak Faisal Keberatan dengan Keterangan Saksi Fakta Doddy Sudrajat

video
01:47
Para pendukung hak-hak aborsi berkumpul di New York dan Los Angeles

Para pendukung hak-hak aborsi berkumpul di New York dan Los Angeles

video
03:45
China dan Rusia Bela Korea Utara di Dewan Keamanan PBB

China dan Rusia Bela Korea Utara di Dewan Keamanan PBB

video
01:45
Indonesia Tolak Politisasi di Dewan HAM PBB

Indonesia Tolak Politisasi di Dewan HAM PBB

video
02:40
Demo Pengemudi Ojek Online, Tuntut Haknya Kepada Komisi V DPR

Demo Pengemudi Ojek Online, Tuntut Haknya Kepada Komisi V DPR

video
01:49
Menkumham Minta Maaf KUHP Tuai Banyak Kritik

Menkumham Minta Maaf KUHP Tuai Banyak Kritik

video
01:01
Meski Istri Ferdy Sambo Ditahan, Hak Bertemu Anaknya Tetap Dipenuhi oleh Polisi

Meski Istri Ferdy Sambo Ditahan, Hak Bertemu Anaknya Tetap Dipenuhi oleh Polisi

video
02:55
Komnas Perempuan Jelaskan Mengapa Putri Tak Ditahan Seperti Tersangka Wanita Lain

Komnas Perempuan Jelaskan Mengapa Putri Tak Ditahan Seperti Tersangka Wanita Lain

video
02:32
PKS Usul DPR Bentuk Pansus Hak Angket untuk  Masalah Biaya KCJB yang Bengkak

PKS Usul DPR Bentuk Pansus Hak Angket untuk Masalah Biaya KCJB yang Bengkak

video
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads