Johan Budi mengatakan, KPK akan menentukan status kasus dugaan korupsi dalam proses interpelasi DPRD Sumatera Utara setelah gelar perkara atau ekspose.
Aksi itu merupakan kecaman terhadap Wakil Bupati Bangkalan, Mundir Rofii, yang menginisiasi hak angket dan hak interpelasi melalui Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) terhadap Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad.