Jaksa menuntut hakim mencabut hak politik mantan anggota DPR dari Fraksi PAN, Sukiman.

Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang tidak mencabut hak politik terdakwa korupsi dan pencucian uang yang juga mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih. Hakim menganggap pencabutan hak politik untuk Rina tidak diperluk

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak tuntutan jaksa penuntut umum untuk mencabut hak politik Bupati Biak Numfor nonaktif Yesaya Sombuk.

Azriana, aktivis perempuan dari Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS) menyatakan prihatin Qanun Jinayat yang baru disahkan oleh DPRA dan Pemerintah Aceh pada rapat paripurna Sabtu (28/09/20014) lalu, mengabaikan hak-hak politik perempuan.

Tim jaksa KPK menuntut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk mencabut hak Bupati Biak Yesaya Sombuk.