Penyandang disabilitas mental bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, tanpa menggunakan surat rekomendasi dari dokter.

Warga yang menjadi korban bencana dan terpaksa mengungsi pun tetap dapat memilih asalkan domisili baru mereka sesuai dengan alamat di KTP.

Kebijakan untuk memperbolehkan wanita menggunakan hak pilihnya ini dicanangkan oleh mendiang Raja Abdullah bin Abdulaziz Al Saud setelah periode pemilu tahun 2011.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mencermati ribuan buruh yang bekerja di sektor perkebunan dan pertambangan di wilayah perbatasan yang rentan kehilangan hak pilih dalam Pilkada Bupati Nunukan dan Gubernur Kalimantan

Didik merasa peraturan belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah itu lebih baik dihapuskan. Selain tujuannya tidak jelas, penghapusan juga bisa mempermudah KPU dalam menyusun daftar pemilih tetap.