Langganan Kompas.id
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Hak

Kemendagri Cabut Hak Akses Data Kependudukan dari 153 Lembaga
Kemendagri Cabut Hak Akses Data Kependudukan dari 153 Lembaga
"Maka sebagai bentuk sanksi pelanggaran PKS, kami mencabut hak akses verifikasi data kependudukan yang telah diberikan,"
Nasional
13/04/2021, 15:09 WIB
02:11
Angkat Bicara soal Reshuffle Kabinet, Johnny G Plate: Jangan Sampai Ada Presiden Dadakan!
Angkat Bicara soal Reshuffle Kabinet, Johnny G Plate: Jangan Sampai Ada Presiden Dadakan!
Pernyataan Ketua DPP Pdi-Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat, yang menyarankan agar menteri-menteri dari Partai Nasdem mengundurkan diri.
video
2023-01-05 11:53:36
01:55
Protes Gaji Tak Dibayar, Pekerja Migran di Qatar dideportasi
Protes Gaji Tak Dibayar, Pekerja Migran di Qatar dideportasi
Qatar Deportasi Pekerja Migran yang Protes Gaji yang Tidak Dibayar
video
2022-08-25 16:37:18
02:38
Indonesia: PBB Perlu Hati-hati dalam Pencabutan Hak Anggota
Indonesia: PBB Perlu Hati-hati dalam Pencabutan Hak Anggota
RI Menyebut Bahwa Pihak PBB Perlu Berhati-hati Atas Pencabutan Hak Anggota Rusia Pada Dewan HAM PBB
video
2022-04-09 12:58:54
02:24
Jaksa Sebut Richard Merupakan Eksekutor yang Sebabkan Brigadir J Tewas
Jaksa Sebut Richard Merupakan Eksekutor yang Sebabkan Brigadir J Tewas
Jaksa menyebut Richard merupakan eksekutor yang menyebabkan hilangnya nyawa Yosua.
video
2023-01-18 17:10:28

All News

02:20
Komisi Penyelidikan PBB Tegur Israel Karena Upaya Kendali Penuh

Komisi Penyelidikan PBB Tegur Israel Karena Upaya Kendali Penuh

video
2022-06-08 16:43:53
11:00
KPK Tahan Tersangka Dugaan Suap Pengurusan HGU di BPN Riau

KPK Tahan Tersangka Dugaan Suap Pengurusan HGU di BPN Riau

video
2022-10-27 20:26:01
03:31
Keluhan Shin Tae-yong soal Hak Istimewa Vietnam

Keluhan Shin Tae-yong soal Hak Istimewa Vietnam

video
2022-05-18 01:54:01
03:41
China Sebut AS Kobarkan Api Perang di Timur Tengah yang Menyebabkan Kerusakan Besar

China Sebut AS Kobarkan Api Perang di Timur Tengah yang Menyebabkan Kerusakan Besar

video
2022-08-10 14:16:30
01:32
Masa Depan Iran di Badan Hak Perempuan PBB Akan Diputuskan 14 Desember

Masa Depan Iran di Badan Hak Perempuan PBB Akan Diputuskan 14 Desember

video
2022-11-29 16:48:44
02:02
Pemerintah Usul Pemerkosaan dan Aborsi Tak Diatur RUU TPKS

Pemerintah Usul Pemerkosaan dan Aborsi Tak Diatur RUU TPKS

video
2022-04-01 17:11:01
01:05
LPSK Beberkan Sejumlah Hak Justice Collaborator, Salah Satunya Berhak Dapatkan Keringanan Hukuman!

LPSK Beberkan Sejumlah Hak Justice Collaborator, Salah Satunya Berhak Dapatkan Keringanan Hukuman!

video
2023-01-09 00:43:43
01:25
Rusia Sebut Israel Gunakan Invasi Ukraina sebagai Pengalihan Isu dari Masalah Palestina

Rusia Sebut Israel Gunakan Invasi Ukraina sebagai Pengalihan Isu dari Masalah Palestina

video
2022-04-18 12:14:52
02:29
Muhaimin Iskandar Minta Aparat Bertindak Tegas kepada Pelaku Kekerasan Anak

Muhaimin Iskandar Minta Aparat Bertindak Tegas kepada Pelaku Kekerasan Anak

video
2023-01-08 09:27:39
02:05
Pemerintah Cabut Subsidi Minyak Goreng untuk Pengusaha

Pemerintah Cabut Subsidi Minyak Goreng untuk Pengusaha

video
2022-05-31 15:28:48
02:00
AKBP Bambang Kayun Diduga Terima Uang Rp 56 Miliar dan Mobil Mewah

AKBP Bambang Kayun Diduga Terima Uang Rp 56 Miliar dan Mobil Mewah

video
2023-01-03 21:37:48
01:26
Tragedi Wadas Buat Warga dan Anak Alami Trauma

Tragedi Wadas Buat Warga dan Anak Alami Trauma

video
2022-02-14 16:36:52
02:53
Terima Nobel Perdamaian, Istri Byalyatski Sebut Rusia Ingin Ubah Ukraina Seperti Belarus

Terima Nobel Perdamaian, Istri Byalyatski Sebut Rusia Ingin Ubah Ukraina Seperti Belarus

video
2022-12-11 12:46:22
02:11
Korban Penggusuran JIS Kembali Demo Pemprov DKI, Belum Bisa Tempati Hunian

Korban Penggusuran JIS Kembali Demo Pemprov DKI, Belum Bisa Tempati Hunian

video
2023-02-20 13:52:40
02:00
Menkumham Yasonna Laoly Bantah KUHP Baru untuk Loloskan Ferdy Sambo dari Eksekusi Mati

Menkumham Yasonna Laoly Bantah KUHP Baru untuk Loloskan Ferdy Sambo dari Eksekusi Mati

video
2023-02-16 18:09:53
01:58
Tanggapi Pro Kontra, Mahfud MD: Perppu Cipta Kerja Hak Subjektif Presiden

Tanggapi Pro Kontra, Mahfud MD: Perppu Cipta Kerja Hak Subjektif Presiden

video
2023-01-03 19:02:48
‹ First
307
308
309
310
311
Last ›
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Penghargaan dan sertifikat:
WOW Brand Indonesia 2019
Superbrand Indonesia 2019 - Trusted Online News
International Fact-Checking Network
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan Email
Kanal
Network

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.