Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi berharap pengusutan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012/2013 bisa membantu meningkatkan pelayanan haji, termasuk menurunkan ongkos naik haji.
Indonesia Corruption Watch mengusulkan agar pemerintah membuat badan khusus untuk mengatur penyelenggaraan ibadah haji. Dengan demikian, tidak ada lagi kesan penyelenggaraan haji dimonopoli oleh Kementerian Agama.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menyerahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) laporan hasil analisis (LHA) transaksi mencurigakan menyangkut anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga bermain dalam bisnis haji.