Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak mengabaikan prinsip "good governance" atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Banyak program di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tidak transparan dan akuntabel.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013 lalu telah menerapkan good corporate governance.

Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung (CT) mengatakan, penerapan good governance dari suatu perusahaan bukan sekadar laporan keterbukaan publik yang tersiar di media.

Tata kelola dan pembangunan daerah di Indonesia masih jauh dari harapan. Hal itu terlihat dari hasil penelitian Indonesia Governance Index tahun 2012 terhadap semua provinsi di Indonesia yang dilakukan Kemitraan.