Menurut Ade, kemungkinan transaksi mencurigakan di rekening sejumlah kepala daerah berasal dari setoran birokrasi dan pengusaha yang punya kepentingan di daerah tersebut. Ade mengatakan, ICW menemukan sebagian besar kasus korupsi terjadi di daerah.

Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama-sama menerima Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK terkait rekening kepala daerah dan mantan kepala daerah.

Kejaksaan Agung mengusut transaksi mencurigakan berdasarkan Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan itu terkait rekening delapan kepala daerah dan mantan kepala daerah.

KPK masih mendalami laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai rekening mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa ada beberapa kepala daerah maupun mantan kepala daerah yang memiliki rekening gendut sebagaimana dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kepada KPK.