Alokasi anggaran untuk pembangunan gedung baru DPR telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 dan rencana APBN 2016.

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR Syarif Abdullah Al Kadrie mendukung pembangunan gedung baru DPR sebagai ikon nasional. Namun, pembangunan itu harus dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

Lucius menilai, dengan disetujuinya pembangunan gedung baru ini oleh Presiden, DPR tak akan terlalu kritis terhadap kinerja pemerintahan.

Padahal, lanjut Lucius, setelah melewati tiga masa sidang, prestasi DPR belum banyak terlihat. Dalam kondisi tersebut, pembangunan gedung baru tidak pantas untuk dilakukan.

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto membantah rencana pembangunan gedung baru diperuntukkan bagi ruang kerja anggota DPR.