Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Gbhn

Survei Litbang Kompas: Mayoritas Responden Setuju Amendemen UUD Atur Haluan Negara
Survei Litbang Kompas: Mayoritas Responden Setuju Amendemen UUD Atur Haluan Negara
Mayoritas atau 67,8 persen responden mengaku setuju jika amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur soal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Nasional
Nasdem: Masa Jabatan Presiden Perlu Didiskusikan...
Nasdem: Masa Jabatan Presiden Perlu Didiskusikan...
"Masa jabatan presiden juga berhubungan. Nanti perlu didiskusikan semuanya," ujar Plate.
Nasional
Pengembalian GBHN Dikhawatirkan Buat Demokrasi Mundur
Pengembalian GBHN Dikhawatirkan Buat Demokrasi Mundur
Menurut Lucius Karus, pemilihan Presiden oleh MPR hanya akan menguntungkan partai politik.
Nasional
Wacanakan Pengembalian GBHN, Elite Dinilai Sedang Berhitung Biaya Politik 2024
Wacanakan Pengembalian GBHN, Elite Dinilai Sedang Berhitung Biaya Politik 2024
Jika GBHN kembali dihidupkan, bisa jadi Presiden tidak akan dipilih langsung oleh rakyat, melainkan lewat MPR.
Nasional
Selain Lukai Reformasi, Penghidupan GBHN Dinilai Rusak Sistem Presidensial
Selain Lukai Reformasi, Penghidupan GBHN Dinilai Rusak Sistem Presidensial
Menghidupkan kembali GBHN, kata Feri, kemungkinan besar sama saja dengan mengembalikan pemilihan Presiden melalui MPR.
Nasional

All News

Meski GBHN Kembali Diterapkan, Presiden dan Wapres Tetap Dipilih Rakyat

Meski GBHN Kembali Diterapkan, Presiden dan Wapres Tetap Dipilih Rakyat

Nasional
F-PKS Minta Kembalinya Haluan Negara Jangan karena Keinginan Partai Politik

F-PKS Minta Kembalinya Haluan Negara Jangan karena Keinginan Partai Politik

Nasional
Daripada Menghidupkan GBHN, Akbar Tanjung Sarankan Ini...

Daripada Menghidupkan GBHN, Akbar Tanjung Sarankan Ini...

Nasional
Ahmad Basarah: Jika Tak Ada GBHN, Tak Ada Jaminan Ibu Kota Jadi Pindah

Ahmad Basarah: Jika Tak Ada GBHN, Tak Ada Jaminan Ibu Kota Jadi Pindah

Nasional
Akbar Tandjung: Kita Sudah Sepakat MPR Tak Lagi Jadi Lembaga Tertinggi Negara

Akbar Tandjung: Kita Sudah Sepakat MPR Tak Lagi Jadi Lembaga Tertinggi Negara

Nasional
Sekjen Golkar Nilai GBHN Tak Perlu Dihidupkan

Sekjen Golkar Nilai GBHN Tak Perlu Dihidupkan

Nasional
Sepakat Dengan Jokowi, PAN Tolak MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Sepakat Dengan Jokowi, PAN Tolak MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
GBHN Dinilai Berpotensi Merusak Sistem Presidensial

GBHN Dinilai Berpotensi Merusak Sistem Presidensial

Nasional
Produk Pemilu Langsung, Jokowi Tolak MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Produk Pemilu Langsung, Jokowi Tolak MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
PKB Tidak Setuju GBHN yang Mempersempit Ruang Gerak Presiden

PKB Tidak Setuju GBHN yang Mempersempit Ruang Gerak Presiden

Nasional
Jokowi dan Wajah Politik Indonesia

Jokowi dan Wajah Politik Indonesia

Nasional
Wapres Kalla Nilai GBHN Bertentangan dengan Semangat Pemilu Langsung

Wapres Kalla Nilai GBHN Bertentangan dengan Semangat Pemilu Langsung

Nasional
PKB Bentuk Tim Kajian Amandemen UUD 45 dan GBHN, Diketuai Profesor

PKB Bentuk Tim Kajian Amandemen UUD 45 dan GBHN, Diketuai Profesor

Regional
Ketua MPR Tegaskan Amandemen UUD 1945 Hanya terkait Penerapan GBHN

Ketua MPR Tegaskan Amandemen UUD 1945 Hanya terkait Penerapan GBHN

Nasional
Ketua MPR: Amandemen UUD 1945 terkait GBHN Merupakan Rekomendasi Periode Sebelumnya

Ketua MPR: Amandemen UUD 1945 terkait GBHN Merupakan Rekomendasi Periode Sebelumnya

Nasional
Ini Titipan Zulkifli Hasan untuk Anggota MPR Periode Berikutnya

Ini Titipan Zulkifli Hasan untuk Anggota MPR Periode Berikutnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads