#Gbhn

Nasional
Survei Litbang Kompas: Mayoritas Responden Setuju Amendemen UUD Atur Haluan Negara

Survei Litbang Kompas: Mayoritas Responden Setuju Amendemen UUD Atur Haluan Negara

Mayoritas atau 67,8 persen responden mengaku setuju jika amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur soal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Nasional
Pengamat Sebut PPHN Tak Jamin Proses Pembangunan yang Berkelanjutan

Pengamat Sebut PPHN Tak Jamin Proses Pembangunan yang Berkelanjutan

Feri Amsari menilai keberadaan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) tak menjamin proses pembangunan nasional selalu berkelanjutan.
Nasional
Mantan Ketua MK Sebut PPHN Tak Lagi Relevan Diterapkan

Mantan Ketua MK Sebut PPHN Tak Lagi Relevan Diterapkan

GBHN saat ini dinilai Hamdan sudah tidak lagi relevan diterapkan dalam sistem ketatanegaraan saat ini dimana UUD 1945 sudah berubah.
Nasional
Mantan Ketua MK Pertanyakan Urgensi Amendemen UUD untuk Hidupkan PPHN

Mantan Ketua MK Pertanyakan Urgensi Amendemen UUD untuk Hidupkan PPHN

Hamdan menilai pembangunan yang tidak konsisten selama ini menurutnya bukan karena belum memiliki PPHN.
Nasional
MPR Kaji Amendemen UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

MPR Kaji Amendemen UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

"Dengan pandangan seperti itu, sebaiknya dilakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 hanya khusus soal GBHN,"

All News

Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.