Menurut dia, setiap masyarakat berhak untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Saya tekankan tidak ada ganjil genap," ujar Kapolres Karawang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Aldi Subartono.

Penerapan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor pribadi melalui nomor polisi kendaraan ganjil dan genap dibatalkan. Pemprov DKI menggenjot percepatan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).