Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI l untuk tegas menindak pengelola mal yang melanggar aturan pemerintah.
Komnas HAM ingin membentuk tim khusus karena ingin memastikan penataan tata kota oleh pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta tidak merugikan hak asasi warga yang terkena gusuran.