Komite Konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertambangan bersama kementerian akan melakukan kajian terlebih dahulu atas penawaran yang diajukan pihak Freeport.
Hingga saat ini, kata Fahri, anggota DPR yang setuju dan menandatangani jumlahnya sudah banyak. Namun, restu dari ketua partai hingga kini masih jadi ganjalan.