Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan akan mempertimbangkan desakan untuk mengusut politisi yang diduga mengatasnamakan pemimpin negara untuk meminta saham kosong Freeport.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa didikte siapa pun saat mengambil keputusan terkait perpanjangan kontrak PT Freeport.
Komisaris PT Freeport Indonesia, Andi Mattalatta menduga, Sudirman sengaja mengumbarnya kepada publik untuk memberi pelajaran kepada politisi tersebut.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Surya Paloh mendorong agar tokoh politik yang mencatut nama Presiden RI ke PT Freeport diusut tuntas. Dia bahkan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut menelusurinya.