Salah satu klausul di dalam surat yang dilayangkan Menteri ESDM Sudirman Said kepada PT Freeport Indonesia pada 7 Oktober 2015 lalu dipersoalkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menolak perpanjangan kontrak Freeport di Papua.

"Kami ingin mendorong pansus Freeport apabila tidak diproses sebagaimana diharapkan," kata Taufiq.

"Ada niat orang-orang dalam pembicaraan itu melakukan kecurangan, ada tendensi iktikad tidak baik. Karena itulah peristiwa ini menjadi kepentingan publik, publik berhak tahu maka tak perlu ada persoalan dari transkrip dan rekaman itu," ujar Komisioner KIP

Said Didu, Staf Khusus Menteri ESDM Sudirman Said, menganggap wajar jika percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Reza Chalid, dan petinggi PT Freeport direkam.