Ia mengatakan, masalah legalitas susunan kepengurusan Partai Golkar belum diputuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga orang-orang yang ditempatkan oleh Agung tidak sah.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa menyatakan, Fraksi Partai Golkar di DPR akan tetap memperjuangkan penolakan Perppu Pilkada.
Tantowi Yahya mengatakan, yang berhak mengganti posisi struktural, baik di partai maupun fraksi, adalah ketua umum yang sah. Bagi Tantowi, Ketua Umum DPP Partai Golkar yang sah adalah Aburizal Bakrie.
Fraksi Partai Golkar mengapresiasi ketidakhadiran Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional tandingan Partai Golkar di Jakarta, Sabtu (6/12/2014).