"Dalam pidatonya, korupsi tidak menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sementara problem utama investasi adalah budaya korupsi."

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik rencana pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan. Alasannya, pembahasan proyek yang akan menelan biaya Rp 2,7 triliun itu dari awal berjalan tidak transparan.

Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) mengkritik rencana Dewan Perwakilan Daerah yang ingin membangun kantor baru senilai Rp 21 miliar di setiap provinsi yang ada di seluruh Indonesia.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menolak usulan alokasi dana aspirasi daerah pemilihan (dapil) sebesar Rp 15 miliar sampai Rp 20 miliar per anggota. Fitra akan melakukan upaya hukum jika usulan tersebut masuk dalam Rancangan APBN 2016.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai penganggaran pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat tidak transparan karena tidak dianggarkan dalam APBN-P 2015.