Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Feri Amsari

Sudah Diputus 2008, MK Dinilai Harus Tolak Gugatan Sistem Pemilu
Sudah Diputus 2008, MK Dinilai Harus Tolak Gugatan Sistem Pemilu
Mahkamah Konstitusi disebut seharusnya menolak gugatan sistem pemilu karena persoalan itu sudah diputuskan pada 2008 silam.
Nasional
Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu Disebut Ancaman bagi Demokrasi
Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu Disebut Ancaman bagi Demokrasi
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, menilai putusan PN Jakpus yang memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024 merupakan ancaman buat demokrasi.
Nasional
Cak Imin Usul Gubernur Dihapus, Pakar: Kalau Jadi Pejabat, Baca Konstitusi
Cak Imin Usul Gubernur Dihapus, Pakar: Kalau Jadi Pejabat, Baca Konstitusi
Usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk menghapus jabatan gubernur dinilai memperlihatkan dia tidak memahami konstitusi.
Nasional
Usul Cak Imin Hapus Jabatan Gubernur Dinilai Cuma Memancing Keriuhan
Usul Cak Imin Hapus Jabatan Gubernur Dinilai Cuma Memancing Keriuhan
Usul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk menghapus jabatan gubernur dinilai cuma memancing keriuhan.
Nasional
Pakar soal Usul Gubernur Dihapus: Cak Imin Asal Mengusul dan Salah Kaprah
Pakar soal Usul Gubernur Dihapus: Cak Imin Asal Mengusul dan Salah Kaprah
Usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) supaya jabatan gubernur dihapus dinilai asal-asalan dan salah kaprah.
Nasional

All News

Akademisi Universitas Andalas Sebut KUHP Baru Cacat Materiil, Tak Ada Pilihan Selain Gugat ke MK

Akademisi Universitas Andalas Sebut KUHP Baru Cacat Materiil, Tak Ada Pilihan Selain Gugat ke MK

Nasional
Mereka yang Pantang Mundur Minta Usut Dugaan Gratifikasi Lili Pintauli...

Mereka yang Pantang Mundur Minta Usut Dugaan Gratifikasi Lili Pintauli...

Nasional
Kepala Desa Dinilai Tak Boleh Berpolitik Praktis di Luar Masa Kampanye

Kepala Desa Dinilai Tak Boleh Berpolitik Praktis di Luar Masa Kampanye

Nasional
KPK di Antara Ketidakpuasan Kinerja dan Sikap Pesimistis Publik

KPK di Antara Ketidakpuasan Kinerja dan Sikap Pesimistis Publik

Nasional
Publik Dinilai Anggap KPK Tak Setangguh Dulu

Publik Dinilai Anggap KPK Tak Setangguh Dulu

Nasional
Soal

Soal "Presidential Threshold", Pusako: MK Mestinya Lebih Terbuka dengan Kepentingan Pemilih

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
DPD Perlu Bersuara Lebih Lantang Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

DPD Perlu Bersuara Lebih Lantang Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

Nasional
Ada Penistaan HAM dan Malaadministrasi dalam TWK KPK, Jokowi Diminta Segera Bersikap

Ada Penistaan HAM dan Malaadministrasi dalam TWK KPK, Jokowi Diminta Segera Bersikap

Nasional
Turunnya Tingkat Kepercayaan Publik ke KPK Dianggap Wajar

Turunnya Tingkat Kepercayaan Publik ke KPK Dianggap Wajar

Nasional
Berhentikan Pegawai Tanpa Pesangon, Pimpinan KPK Dinilai Tak Berniat Jalankan Putusan MK

Berhentikan Pegawai Tanpa Pesangon, Pimpinan KPK Dinilai Tak Berniat Jalankan Putusan MK

Nasional
Pusako Duga Jokowi Tidak Baca Seluruh Putusan MA dan MK soal TWK KPK

Pusako Duga Jokowi Tidak Baca Seluruh Putusan MA dan MK soal TWK KPK

Nasional
Tak Diungkapnya Kasus Munir Dinilai Pelanggaran Konstitusi dan Pancasila...

Tak Diungkapnya Kasus Munir Dinilai Pelanggaran Konstitusi dan Pancasila...

Nasional
Presiden Jokowi Dinilai Perlu Merespons Polemik TWK Pegawai KPK

Presiden Jokowi Dinilai Perlu Merespons Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads